Menunjuk SBY Jadi Ketum Demokrat Itu Merusak Tatanan Demokratisasi

Beningpost | Oleh Ryan Mangkulegawa Posted: 26/03/2013 10:08:41 WIB

Bursa calon ketua umum Partai Demokrat yang memunculkan nama SBY bakal membawa dampak buruk bagi partai. Mencuatnya nama SBY sebagai calon kuat ketua umum Partai Demokrat juga secara otomatis menenggelamkan nama-nama politikus yang sebelumnya digadang-gadangkan bakal mengganti Anas Urbaningrum seperti Marzuki Alie, Saan Mustopa, Hadi Utamo dan tokoh eksternal Pramono Edhie langsung tak bergaung menyusul usulan 33 DPD yang meminta SBY menjabat sebagai ketum.

Pengamat politik The Indonesia Institute, Hanta Yunda berpendapat Partai Demokrat akan kehilangan kemandirian sebagai partai modern. "Kalau itu betul ini merusak tatanan demokratisasi dan institusionalisasi di Demokrat," kata Hanta Yunda di Jakarta, Selasa (26/03)

Demokrat akan terjebak pada figur SBY dalam menentukan kebijakan-kebijakan politiknya. Menjadikan SBY sebagai ketua umum sama saja dengan menggantungkan partai pada kekuatan figur. "Demokrat tidak bisa menyelesaikan masalah dengan mekanisme partai," ujarnya.

Pilihan Demokrat menjadikan SBY sebagai ketua umum hanya akan memberikan keuntungan sesaat bagi partai. Namun, dalam waktu panjang hal itu akan membawa kerugian bagi partai. "Kalau partai ini cuma mau bertahan untuk satu dua kali ikut pemilu SBY memang pilihan tepat," tandasnya.

Bila Demokrat ingin maju, Demokrat harus bisa melepaskan diri dari figur SBY. Karenanya ia berpendapat Demokrat harus berani menyelesaikan masalah-masalah internalnya dengan mengacu pada mekanisme partai.

Ketua DPD Demokrat Bali, Made Mudarta berpendapat hal itu adalah bagian dari dinamika politik. Tetapi pemilik suara dari DPC dan DPD memiliki pertimbangan lain yang menilai hanya SBY yang saat ini layak menjabat sebagai ketum. "Tapi yang namanya politik pasti dinamis, yang jelas aspirasi DPD seperti itu. Kami siap kawal KLB menjadi kongres yang kondusif," ucap Made

Jika dalam forum kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat sepakat menjadikan SBY sebagai ketum partai berlambang bintang Mercy itu, rencananya untuk mengurus jalannya Demokrat setiap hari akan ditunjuk pembantu SBY. 

Pengamat : Citra SBY Sudah Berantakan
Beningpost | Oleh Rizki Romdonnie Posted: 26/03/2013 20:58:25 WIB

Wacana pencalonan Presiden SBY menjadi ketua umum Demokrat mendapat reaksi tegas dan sambutan yang negatif dari beberapa tokoh politik dan juga para pengamat politik Indonesia. 

Katakanlah Iberamsjah, seorang pengamat politik Universitas Indonesia yang paling vokal terhadap pemerintahan SBY, yang menyatakan dengan keras bahwa sangat tidak pantas seorang presiden kembali menjabat sebagai ketua umum partai. Kalau dalam teori politik, hal demikian terbalik-balik. Seharusnya partai mengantarkan seseorang bisa menjadi presiden, bukan malah sebaliknya, presiden menjadi ketua umum partai, itu logikanya terbalik. 

“Itu berarti sudah menggambarkan bahwa partai Demokrat itu hancur-hancuran sekarang, nggak ada orang yang bisa dipercaya, yang bisa menyatukan Partai Demokrat lagi,” tegas Iberamsjah ketika dihubungi kemarin, Senin (25/3).

Iberamsjah juga menyatakan bahwa tidak ada orang dalam Demokrat yang kompeten atau kapabel mengisi pos ketua umum Demokrat, dikarenakan kadernya terlihat berambisi semua, namun tidak punya kemampuan, kapabilitasnya tidak ada. Katakanlah Marzuki Alie, dia kan berambisi, Saan Mustofa juga berambisi.

“Mereka itu kapabilitasnya tidak memenuhi syarat sebagai seorang pemimpin partai besar. Ngomong aja sering salah, gimana mau jadi ketua umum?” imbuh Iberamsjah.

Jadi sebenarnya, lanjut Iberamsjah, kasihan melihat kondisi Partai Demokrat sekarang, tetapi jalan terbaik adalah tetap mencari kader dari internal Demokrat, apapun kelemahannya harus berani. Satu hal yang harus diingat ialah asalkan jangan dari kalangan SBY atau dari Cikeas, karena perlawanan dari Anas cukup keras.

Terkait apakah pernah ada kasus serupa sebelumnya di negara lain, komentar Iberamsjah “Sepengetahuan saya sih nggak ada, karena partai itu sarana mengantarkan orang menjadi pemimpin politik, bukan dibalik kaya tadi. Orang masuk partai politik menjadi pemimpin nasional, menjadi pemimpin bangsa, menjadi kepala pemerintahan itu di sistem parlementer.”

Ia menambahkan, “Tetapi kalau dari presiden menjadi pemimpin partai kembali, udah kebalik-balik. Itu sebenarnya penghinaan buat SBY, tidak lagi punya kemampuan, SBY kemampuannya hanya bisa memimpin partai aja, hanya pantas memimpin partai, bukan negara republik Indonesia, itu pun kalau berhasil, saya yakin nggak akan berhasil juga nanti.”

Menyinggung wacana pemakzulan, menurut Iberamsjah tidak ada aturannya untuk bisa memakzulkan presiden yang turun kasta menjadi ketua umum. 

“Itu nggak bisa, nggak ada faktanya dan nggak ada pasalnya, karena menjadi ketua partai bukan melanggar konstitusi. Aneh aja, bahkan menurunkan citra diri SBY. Citranya berantakan! Pemakzulan nggak bisa, nggak ada pasalnya dan itu bukan melanggar hukum untuk menjadi ketua partai,” tukas Iberamsjah.

Sumber : Suara Hati Rakyat Indonesia

Popular posts from this blog

Kelompok Kerja Efektif

Persamaan dan Perbedaan isi dari Permen Diknas NO 27 Tahun 2008 dan ABKIN Dalam Permen Diknas NO 27 tahun 2008

Contoh Makalah